Otsus dan Pemekaran Sebagai Hegemoni Indonesia diatas Papua

 

Ilustrasi Dampak Otsus di Tanah Papua dan Pemetaan Wilayah Baru. Anyok, Mapiha

oleh: Bobby Willys

Dalam gambaran memoria passionis yang terekam pada ingatan orang Papua tentang sebuah kejadian masa lampau baik dalam pelanggaran HAM hingga upaya negara Indonesia untuk menanamkan hegemoni di tanah Papua terlihat jelas dalam sikap orang asli Papua hari ini, meskipun berbagai upaya program negara dalam menempatkan papua sebagai subjek pembangunan sudah banyak dicanangkan bahkan dikerjakan tetapi tetap saja terkesan lebih banyak tidak disukai sebabnya bisa ditelisik dari beberapa hal diantaranya adalah pendekatan negara yang lebih mengutamakan pembangunan fisik dalam hal ini infrastruktur yang telah banyak merampas ruang hidup OAP dan juga ditopang oleh kekuatan militer. 

Pembangunan Indonesia di tanah Papua tidak sepenuhnya diimplementasikan dengan benar untuk menopang kemajuan bangsa Papua tetapi digunakan untuk menanamkan hegemoni negara seolah-olah telah benar membangun bangsa Papua di dalam bingkai NKRI.

Sejarah berkelumit dalam caranya sendiri untuk mengungkapkan kebenaran tentang bangsa Papua mulai dari operasi militer, pelanggaran HAM, kriminalisasi aktivis, politik pecah-belah hingga tindakan genosida telah menjadi santapan sehari-hari orang Papua. 

hal yang mendasari tindakan negara untuk terus menciptakan berbagai persoalan kepada rakyat Papua seperti yang disebutkan di atas, tidak terlepas dari sejarah dan hegemoni negara dalam menciptakan kondisi yang patuh dan represif ini tentu membuat orang asli Papua dilema untuk menyampaikan keresahannya, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh negara untuk bertindak sesuka hati dalam berbagai keputusan maupun menerapkan programnya untuk tanah Papua.

Baca Juga: Pekerjaan Rumah Tangga

Persoalan Otonomi Khusus dan pemekaran yang hari ini sedang dibahas oleh negara menyangkut tanah Papua tidak terlepas dari konflik politik antara pemerintah pusat dan rakyat papua, isu ini kemudian muncul sebagai bagian integral dari pusaran konflik kepentingan negara yang disokong oleh oligarki vs rakyat Papua yang mana dipandang sebagai subjek dalam meneropong sumber daya alam yang penting untuk dieksploitasi di tanah Papua. 

negara dalam hal ini tidak menunjukan itikad baik untuk menjawab keluhan rakyat Papua tetapi negara kembali berulah dengan mengesahkan UU OTSUS 2021 sebagai jawaban yang diklaim paling ampuh untuk menjawab berbagai hal menyangkut Papua, tidak sampai di situ negara kembali mengesahkan UU DOB kemudian memecah Papua yang sekarang dua provinsi menjadi 3 lagi. Dari isu ini muncul penolakan yang dilakukan oleh OAP melalui berbagai elemen masyarakat namun sialnya pada tangga 6 bulan april ini pemerintah ngotot tanpa melihat adanya penolakan terhadap usulan ini yang sesungguhnya diinginkan oleh elit-elit lokal Papua ditambah dengan alasan lain yang pernah disampaikan oleh Tito Karnavian bahwa OTSUS harus disahkan atas dasar pertimbangan “data Intelejen” dan “situasi nasional” artinya bahwa watak negara yang acuh terhadap aspirasi rakyat Papua menjadi landasan keputusan dalam mengesahkan UU OTSUS 2021 ini.

Baca Juga: Eudaimonosme Bangsa West Papua

Mengapa orang asli Papua menolak OTSUS dan pemekaran? Jika menjawab pertanyaan ini kita tidak bisa menanyakan pemerintah pusat elit-elit Papua (borjuis lokal) untuk menjawabnya, kita perlu untuk menanyakan orang Papua yang merasakan dampaknya secara langsung untuk menjawab pertanyaan ini. Jika kita jabarkan penolakan orang Papua dari berbagai statement yang dikeluarkan maka ada beberapa alasan utama dari rakyat Papua hari ini sebagai acuannya.

Otsus Gagal

Otsus sudah memasuki 20 tahun sejak tahun 2001 hingga tahun 2021 tetapi tidak menunjukan manfaatnya bagi rakyat Papua sebaliknya otsus menjadi agenda etnosida terhadap rakyat Papua. Otsus telah gagal dalam penerapannya maupun pengelolahannya sehingga tentu layak ditolak agar tidak dilanjutkan ke part berikutnya, jika otsus dilanjutkan maka tentu hal itu adalah keinginan elit lokal Papua dan Jakarta (pemerintah pusat) dengan alasan klasik seperti : keadilan, pemerataan pembangunan, hingga alasan klasis lainnya kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat Papua.

Meskipun sudah 20 tahun otsus berlangsung di tanah Papua tidak menjawab substansi persoalan rakyat Papua, yang terjadi malah sebaliknya dari wacana pembangunan versi otsus itu sendiri, masalah social seperti kemiskinan, kualitas pendidikan rendah, layanan kesehatan buruk, hingga layanan public yang buruk. Otsus juga hadir tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat sehingga telah banyak mengalami penyingkiran bahkan hutan-hutan adat dieksploitasi hanya untuk kepentingan borjuis lokal dan elit-elit di Jakarta. Penegakan hukum yang diskriminatif, pembungkaman ruang demokrasi, pembatasan akses jurnalis dan banyak masalah lain, ini semua terjadi pada era otsus.

Otsus Adalah Produk Politik

Alasan kedua ini perlu dilihat dalam persoalan historis sebagaimana otsus itu diberikan kepada OAP sebagai jawaban dari protes yang dilangsungkan orang Papua sejak jatuhnya Soeharto hingga terbentuknya tim 100 yang lalu bertemu dengan presiden  Gusdur untuk menyatakan keinginannya untuk merdeka namun dijawab dengan otsus karena meninggalnya Theys H. Eluay sebagai tokoh sentral yang berjuang untuk merdeka waktu itu. Maka sejak dimulainya otonomi khusus untuk Papua, negara memainkan peran sentral seperti jaman sebelumnya tanpa benar-benar memberikan kewenangan kepada rakyat Papua untuk menentukan arah pembangunan maka otsus hadir hanya sebagai dana bukan implementasi program untuk kesejahteraan Papua.

Otsus diberikan sebagai salah satu upaya membungkam gerakan Papua merdeka yang waktu itu naik ke permukaan.

Otsus dan Pemekaran Hegemoni NKRI

Pemekaran dan Otsus juga dilihat sebagai satu upaya negara dalam menanamkan hegemoni di tanah Papua sebab dalil utama yang sering digunakan dalam menjawab protes negara lain terhadap kondisi HAM di tanah Papua adalah dengan menggunakan argumentasi pembangunan melalui otsus dan pemekaran sebagai alasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan negara lain. Hal ini juga menjadi kekuatan negara dalam mengklaim pembangunan berhasil di tanah papua dengan menggunakan kekuatan media dalam kampanye tentang keberhasilan negara membangun papua.

Hegemoni yang dibangun negara ini meskipun tidak berhasil diterapkan di tanah Papua tetapi di luar papua sudah sangat berhasil sehingga narasi soal Papua selalu dipandang berdasar pada politik balas budi yang dimaksud sebagai timbal balik dari keberhasilan negara maka pembungkaman negara dalam mengkondisikan aspirasi rakyat Papua menjadi suatu upaya penting untuk terus menerapkan hegemoninya. 

Rakyat Indonesia di luar papua selalu melihat tanah papua sebagai daerah yang terbelakang, tidak beradab yang perlu dibangun di bawah pengawasan negara dalam hal ini kekuatan militernya maka segala hal yang kontra terhadap proses pembangunan adalah anti NKRI dan seterusnya, narasi yang dibangun negara selalu menyudutkan orang papua sehingga sulit untuk menuntut hak-hak politiknya di panggung demokrasi Indonesia hari ini. Hegemoni yang dibangun negara ini juga telah memainkan peran penting sebagai satu persoalan yang menjadikan orang Papua rentan dalam berbagai diskriminasi dari tingkat akar rumput hingga ke pengambil keputusan itu sendiri maka tidak heran hari ini berbagai demontrasi maupun aksi social rakyat papua sering dibentrokan dengan ormas dsb yang sudah dicuci otaknya.

Baca Juga: aspirasi kaum terjajah

Hegemoni negara terhadap Papua hari ini sangat nyata dan membuat rakyat Papua kesulitan untuk bersuara di depan public baik itu di pulau luar Papua maupun di dalam Papua itu sendiri, akibatnya baik dalam menanggapi isu Otsus maupun Pemekaran isu tandingan yang sering dihadapkan adalah soal keberhasilan otsus dan pemekaran sebagai counter narasi dalam membungkam suara penolakan itu sendiri. 

Maka tidak heran hari ini negara menggunakan orang asli Papua yang sudah diiming-iming suatu jabatan atau bahkan dibayar dengan uang dan sembako dll untuk turut mendukung pemerintah sebagai kekuatan untuk melawan narasi penolakan terhadap isu yang berkembang tentang Otsus maupun Pemekaran. Dari counter narasi yang dilakukan ini turut menyumbang kegelisahan rakyat tentang Papua baik itu dalam berpolitik maupun kehidupan social.

 

Seperti biasa untuk melihat persoalan politik dengan jawaban pemerintah adalah melihat sebaliknya dari jawaban pemerintah.

Bagikan Artikel ini

Related Posts