Elite Papua Itu si Bodoh yang Naif

 

Foto Penulis di Masa Lalu, Dock: pribadi

Oleh: Arnold Meaga

Artikel singkat ini sesui dengan fakta objektif yang telah dan sedang berlangsung di bumi Papua yang besar ini. Tulisan ini dapat saya tulis sesui dengan apa yang sedang dan selalu saya lihat dalam sejumlah fakta, berita, wacana, dan opini dari berbagai macam sumber yang ada. Artikel ini tidak bermaksud untuk memojokan pemerintah Papua, juga tidak bermaksud untuk meremehkan intelektualitas daripada pemerintah Papua yang sedang jalankan tugas Negara Indonesia di Papua. Tulisan ini penulis susun dengan maksud dan tujuan bahwa kesadaran objektif atas realisme destruktif di bumi Papua ini perlu mendapatkan atensi khusus secara bijaksana, adil, dan bermartabat oleh pemerintah Papua/atau elit Papua dan Jakarta. Pemerintah Jakarta dan pemerintah Papua salah dalam melihat Papua dan salah pula dalam mendrafterkan solusi untuk menyelesaikan akar masalah Papua yang substansial. Pemerintah Jakarta tak bisa melihat Papua pake kaca mata Jakarta, pemerintah Papua juga tak bisa melihat dan menyelesaikan masalah Papua pake kaca mata jakarta, dan mekanisme Jakarta.

Baca Juga : Otsus dan Pemekaran sebagai hegemoni Indonesia diatas Papua

Cara Jakarta selesaikan masalah Papua atas dasar asumsi-asumsi belaka bahwa, solusi yang di tawarkan oleh Jakarta untuk Papua itu hanya menebak-nebak saja tanpa ada penelitian ilmia di Papua, yang notabenenya adalah wilayah dengan tingkat masalah dan konflik lebih tinggi daripada provinsi lainnya di repulik Indonesia ini. Oleh karena itu, jangan tersinggung para elit/atau pemerintah Papua dan Jakarta secara pesimistis, serta emosional. Mari  perbaiki Papua yang rusak ini, agar kita (orang Papua) dapat hidup diatas negri dan bumi Papua yang Tuhan kasih ini. Tanah Papua ini bukan milik Jakarta, Tanah Papua ini bukan milik Amerika, tanah Papua ini bukan milik Inggris, tanah Papua ini bukan milik segelintir elite Papua, dan seterusnya. Tanah dan bumi Papua ini Tuhan kasih untuk orang Papua Ras Melanesia yang sedang mendiami bumi Papua ini, bukan bangsa lain.

 

Oleh karena itu, orang Indonesia yang sedang berdomisili di Papua adalah orang-orang pendatang yang sedang hidup dan mencari nafka semata. Mereka (orang pendatang) tak akan menetap selamanya di Papua sebab, mereka akan kembali ke tanah air mereka setelah dapat apa yang mereka cari di Papua. Di satu sisi bahwa, elit Papua juga adalah kumpulan orang-orang Papua yang setiap saat mementingkan kepentingannya sendiri daripada rakyat bangsa Papua yang mayoritas. Kelompok orang-orang ini tak pernah memikirkan nasip rakyat yang lagi menderita, yang lagi di-intimidasi, yang lagi di tindas, dan yang lagi di matikan oleh tangan besih otoritas Negara colonial (Indonesia).

 Baca Juga : Petisi Rakyat Papua Sekber Bandung Jawa Barat Melakukan Aksi depan Gedung Merdeka Bandung

Elit Papua itu pintar tetapi pintar dalam mematikan dan memecahkan rakyat Papua. Elit Papua itu pintar tetapi kembali menjadi manusia bodoh yang naif ketika ada dalam system Negara. Elit Papua itu budak berseragam yang melayani tangan besih negara dalam membantai orang Papua dari Sorong sampai dengan Samarai. Pemerintah Papua adalah bagian dari instrument Negara yang secara legal menguasai orang Papua dan mematikan orang Papua. Sistem di Papua ini milik Negara, peredaran uang rupiah di Papua ini milik Negara, seragam sekolah dan dinas milik Negara, tanah-tanah kosong milik Negara, serta hak hidup manusia pun diatur oleh Negara. Pemerintah Papua menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi Negara RI. Pejabat atau elit Papua tidak bedah jauh dengan binatang yang tak punya harganya atau nilainya sedikit pun di mata penguasa Negara. Mereka hanya dilihat sebagai objek semata dalam menjalankan serta meneruskan roda pemerintahan penguasa Negara diatas tanah Papua. Tanah Papua ini milik orang Papua tetapi yang menguasai tanah Papua adalah penguasa Indonesia. Sudah barang tentu banhwa diskriminasi rasialisme dalam tubuh pemerintahan di Papua sudah menjadi kultur orang-orang Indonesia itu sendiri.

 

Karenanya, selama elit Papua masih patuh dalam roda pemerintahan Negara Repulik Indonesia selama itu juga, dia akan senantiasa menjadi budaknya penguasa Indonesia. Rakyat Papua yang sadar saat ini menyebut Indonesia sebagai Penjajah colonial yang sedang mematikan bangsa Papua. Selama pemerintahan di Papua masih berjalan maka selama itu pula umur penjajahan itu akan panjang. Kemudian yang memperpanjang penderitaan rakyat Papua, penindasan rakyat Papua, dan kematian rakyat Papua. “Mau apapun gelar anda elite Papua, title apapun itu dalam pemerintahan tidak papa anda rasa itu baik tetapi, ingat anda sedang hidup dan bergaya dalam penjara, (Dr. Beni Giyai)’. Sudah jelas dengan apa yang dikatakan oleh Bapa Beni Giyai diatas. Oleh sebab itu, perbudakan pejabat/atau elite Papua adalah perbudakan konkrit yang Jakarta atur dalam system pemerintahan. Jangan bangga dengan jabatan anda, jangan bangga dengan status sosial anda. Sebab anda sedang hidup dan bergaya diatas kucuran darah rakyat bangsa Papua Barat.

 Baca Juga : Aspirasi Kaum Terjajah

Yang menjadi masalah sekarang adalah kumpulan kelompok-kelompok kecil orang Papua yang sedang memperjuangkan pemekaran, dan Otsus Papua. Kelompok minoritas ini kumpulan orang-orang bodoh yang naif. Orang-orang ini tak pernah mengerti dengan realisme destruktif yang sedang dan telah berlangsung lama diatas tanah Papua yang besar ini. Memperjuangakan pemekaran, dan Otsus Papua oleh segelintir elite Papua ini hanya bagian dari kepentingan subjektif semata bukan kepentingan kolektif. Tak ada cerita bahwa  Otsus dan Pemekaran adalah untuk kesejahteraan rakyat Papua. Pembangunanisme yang merupakan suatu alat legitimasi Jakarta untuk menutupi kejahatan Negara sudah usang. Tokoh-tokoh politisi seperti Jhon Tabo, Biriur Wenda, Bepa Yigibalom, Eltinus Omaleng, Lenis Kogoya, dan komunitas kecil mereka serta Jakarta adalah komunitas minoritas yang hendak memaksa Papua untuk di mekarkan menjadi berkeping-keping. Kelompok ini adalah orang-orang bodoh, tak punya perasaan malu, dan tidak mau tahu dengan penindasan rakyat dan situasi penjajahan saat ini. Orang-orang ini akan tetap di catat dalam narasi sejarah rakyat bangsa Papua sebagai penghianat dan musuh bangsa Papua.

 

Oleh karena itu, pada esensinya Otsus dan Pemekaran adalah murni bukan kepentingan rakyat bangsa Papua. Pada dasarnya draf UU Otsus Papua adalah alat untuk melancarkan draf “UU Omnibus law” yang Jakarta buat untuk kepentingan operasionalisasi kapitalisme global dan nasional masuk eksploitasi Sumber Daya Alam Papua (SDA-P). Kemudian pemekaran adalah alat untuk melancarkan program transmigrasi nasional Negara di Papua. Oleh sebab itu, Otsus dan Pemekaran adalah agenda efektif  Negara untuk menduduki dan menguasai tanah Papua serta manusia Papua. Karenanya, jangan bilang bahwa Otsus dan pemekaran adalah untuk kepentingan rakyat bangsa Papua. Negara berkehendak menghancurkan bumi Papua dan manusia Papua tetapi, Tuhan tak akan membiarkan bangsa Jahat seperti Indonesia menghancurkan umatnya diatas tanah Papua.

 Baca Juga: Pekerjaan Rumah Tangga

Sekali lagi bahwa, apa yang diperjuangkan oleh elit Papua untuk mekarkan provinsi dan kabupaten kota di Papua itu adalah orang-orang jahat. Mereka tidak mengerti dengan firman Tuhan, mereka tidak mengerti dengan sepuluh perintah Allah, merka tidak mengerti dengan etika dan moral. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan moralitas tak akan menjadi prinsip mereka untuk membawa rakyat Papua pada jalan yang benar dan baik. Di tangan elit Papua yang bodoh dan rakus itu rakyat Papua mati sia-sia. Sejak Otsus jilit I berjalan elit Papua tetap bersikap hipokrit. Lalu otsus jilid II di tetapkan elit Papua tetap bersikap hipokrit. Karenanya, yang sedang memperpanjang umur penjajah colonial di Papua adalah elite Papua yang bodoh, naif dan rakus ini. Oleh sebab itu maka, ELIT PAPUA ADALAH SI BODOH YANG NAIF, RAKUS, PENJILAT, DAN PENGHIANAT. Orang-orang bodoh ini adalah terkutuk di hadapan Tuhan dan rakyat bangsa Papua Barat.

 Baca Juga: Eudaimonisme Bangsa West Papua

Keinsafan adalah yang paling fundamental dan substansial. Hargai pendapat rakyat, hargai hak asasi rakyat sebagai manusia, hargai kepentingan rakyat, dan berikan apa yang menjadi milik rakyat. Dan ambilah apa yang menjadi milik-mu. Jangan merampas sesuatu yang bukan milik anda karena itu adalah logika orang-orang jahat yang tidak mengenal Tuhan. Sudah cukup umat Tuhan (bangsa Papua) menderita, dan mati di tangan anda elite Papua dan Jakarta yang sedang menjalankan roda pemerintahan Indonesia di Papua. Sekarang soal Otonomi khusus dan Daerah Otonomi Baru (DOB) biarkan rakyat bangsa Papua yang memilih, dan memutuskan sesuai dengan hati nuraninya.

Agamua baliem 16 Junu 2022,

*Salam Pembebasan Nasional Papua Barat, dan Salam Revolusi*

Bagikan Artikel ini

Related Posts